BERITA JEPARA – Kabar mengenai pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 menjadi perhatian para pekerja dan buruh di berbagai daerah. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menetapkan ketentuan penyaluran bantuan tersebut. Namun, banyak masyarakat masih menantikan kepastian tanggal pencairan dana sebesar Rp900.000 ke rekening penerima.
Berdasarkan informasi resmi Kementerian Ketenagakerjaan, penyaluran BSU 2026 dijadwalkan berlangsung pada November hingga Desember 2026. Meski demikian, hingga Sabtu (14/11/2026), belum terdapat pengumuman mengenai tanggal pasti dimulainya pencairan kepada para pekerja yang memenuhi persyaratan.
BSU 2026 Dibayarkan Sekaligus Rp900 Ribu
Pemerintah menetapkan besaran bantuan subsidi upah sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan, yakni untuk periode Oktober, November, dan Desember 2026.
Dengan skema tersebut, setiap pekerja yang dinyatakan memenuhi persyaratan berhak memperoleh total bantuan sebesar Rp900.000. Dana tersebut diberikan sekaligus, bukan melalui pembayaran bulanan secara terpisah.
Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026 tentang perubahan kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 mengenai pedoman pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah bagi pekerja dan buruh.
Siapa Saja yang Berhak Menerima BSU 2026?
Tidak semua pekerja secara otomatis mendapatkan bantuan pemerintah untuk pekerja tersebut. Kemnaker telah menetapkan sejumlah kriteria yang harus dipenuhi calon penerima.
Berikut beberapa persyaratan penerima BSU 2026:
- Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah (PU) hingga Agustus 2026.
- Memiliki gaji atau upah paling banyak Rp3.500.000 per bulan atau mengikuti ketentuan upah minimum daerah yang berlaku.
- Bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, maupun anggota Polri.
- Diprioritaskan bagi pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU.
Khusus pekerja di daerah yang memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) lebih tinggi dari Rp3,5 juta, batas penghasilan disesuaikan dengan UMK setempat sesuai ketentuan yang berlaku.
Bagaimana Cara Mengecek Penerima BSU 2026?
Pekerja yang ingin mengetahui informasi mengenai status penerima BSU dapat memantau portal resmi yang disediakan pemerintah.
Kementerian Ketenagakerjaan telah menyediakan laman khusus untuk informasi program tersebut melalui alamat berikut:
Melalui laman tersebut, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai persyaratan dan perkembangan mekanisme pengecekan penerima. Namun, Kemnaker menyampaikan bahwa mekanisme pengecekan status penerima BSU 2026 akan diumumkan secara resmi.
Oleh karena itu, pekerja disarankan untuk memantau perkembangan informasi secara berkala dan tidak mudah mempercayai tautan pengecekan yang beredar melalui pesan WhatsApp maupun media sosial.
Penyaluran BSU Melalui Bank Himbara dan Pos Indonesia
Dalam ketentuan penyaluran bantuan subsidi gaji 2026, pemerintah menyiapkan mekanisme pembayaran melalui bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.
Penyaluran akan dilakukan berdasarkan data calon penerima yang telah melalui proses verifikasi dan validasi. Karena itu, ketepatan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan serta informasi upah yang dilaporkan perusahaan menjadi salah satu faktor penting dalam penetapan penerima bantuan.
Pekerja juga diimbau memastikan data kepesertaan dan informasi pribadi yang tercatat pada perusahaan maupun BPJS Ketenagakerjaan sudah sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Waspada Penipuan Mengatasnamakan BSU 2026
Seiring meningkatnya perhatian masyarakat terhadap pencairan BSU terbaru, pekerja perlu berhati-hati terhadap berbagai informasi yang belum terverifikasi.
Kemnaker mengingatkan masyarakat agar tidak sembarangan mengeklik tautan yang mengatasnamakan program BSU, terutama apabila meminta NIK, nomor rekening, kata sandi, maupun informasi pribadi lainnya.
Pastikan informasi mengenai jadwal pencairan, persyaratan, dan mekanisme penerimaan hanya diperoleh melalui situs resmi Kemnaker atau kanal komunikasi pemerintah yang telah terverifikasi.
Dengan demikian, pekerja yang berharap memperoleh bantuan sebesar Rp900.000 masih perlu menunggu perkembangan resmi mengenai tanggal pencairan. Pemerintah telah menetapkan periode penyaluran November–Desember 2026, tetapi tanggal pasti penyaluran dan mekanisme pengecekan penerima tetap perlu dipantau melalui pengumuman resmi Kemnaker.
