Gibran Rakabuming Raka Resmi Mundur dari Jabatan Wapres, Begini Mekanisme Penentuan Penggantinya
JAKARTA – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia menjadi perhatian publik. Keputusan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai siapa yang akan mengisi posisi orang nomor dua di pemerintahan setelah terjadi kekosongan jabatan wakil presiden.
Kabar mengenai pengunduran diri Gibran sebelumnya disampaikan oleh Ketua Projo dan kemudian berkembang menjadi peristiwa politik nasional. Pada Kamis, 12 November 2026, Gibran dilaporkan telah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Kompleks Parlemen, Jakarta. Perkembangan ini menjadi perhatian dalam dinamika politik Indonesia.
Pengunduran diri tersebut terjadi di tengah polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran yang sebelumnya menjadi perhatian publik. Persoalan tersebut turut berkembang ke ranah hukum dan politik setelah muncul berbagai tuntutan serta langkah dari sejumlah anggota DPR. Situasi ini membuat perkembangan berita politik nasional semakin menjadi sorotan masyarakat.
Siapa yang Akan Menggantikan Gibran?
Setelah posisi wakil presiden mengalami kekosongan, pertanyaan berikutnya adalah siapa yang berhak menentukan penggantinya. Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, pengisian jabatan wakil presiden yang kosong dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh MPR.
Dalam ketentuan tersebut, Presiden memiliki kewenangan mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR. Selanjutnya, MPR akan menyelenggarakan sidang untuk memilih salah satu dari kedua calon tersebut sebagai wakil presiden baru. Dengan demikian, pengganti Gibran tidak otomatis ditentukan berdasarkan partai politik maupun koalisi tertentu, melainkan melalui mekanisme konstitusional dalam sistem pemerintahan Indonesia.
Presiden Prabowo Mengusulkan Dua Nama
Mekanisme pergantian wakil presiden memberikan kewenangan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengusulkan dua kandidat. Kedua nama tersebut nantinya akan disampaikan kepada pimpinan MPR bersama dokumen persyaratan pencalonan.
Kandidat yang diajukan harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Setelah dokumen diperiksa, kedua calon akan mengikuti proses pemilihan dalam sidang paripurna MPR.
Tahapan ini menjadi penting karena Presiden tidak memiliki kewenangan untuk langsung menunjuk satu orang sebagai wakil presiden pengganti. Keputusan akhir berada di tangan MPR melalui proses pemungutan suara sesuai ketentuan yang berlaku dalam politik nasional.
MPR Memiliki Waktu Maksimal 60 Hari
Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden paling lambat dalam waktu 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
Dalam proses tersebut, anggota MPR akan menentukan satu dari dua kandidat yang diusulkan Presiden. Kandidat yang memperoleh suara terbanyak akan ditetapkan sebagai wakil presiden terpilih.
Apabila kedua kandidat memperoleh jumlah suara yang sama, mekanisme pemilihan dapat dilakukan kembali sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Proses ini menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan pemerintahan Indonesia.
Apakah Pemerintahan Tetap Berjalan Tanpa Wakil Presiden?
Kekosongan jabatan wakil presiden tidak secara otomatis menghentikan jalannya pemerintahan. Presiden tetap menjalankan kewenangannya sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara sesuai konstitusi.
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, wakil presiden bertugas membantu presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan. Oleh karena itu, selama belum ada wakil presiden baru, roda pemerintahan tetap dapat berjalan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Meski demikian, proses pengisian jabatan tersebut tetap perlu segera dilaksanakan agar susunan kepemimpinan nasional kembali lengkap. Perkembangan ini akan menjadi salah satu perhatian utama dalam berita pemerintahan beberapa waktu ke depan.
Publik Menunggu Nama Calon Pengganti Gibran
Pengunduran diri Gibran membuka babak baru dalam dinamika politik Indonesia. Publik kini menunggu dua nama yang akan diusulkan Presiden Prabowo untuk mengisi posisi wakil presiden hingga berakhirnya masa jabatan pemerintahan saat ini.
Sejumlah pertanyaan juga muncul mengenai figur yang akan dipilih, latar belakang politiknya, serta bagaimana pengaruh pergantian tersebut terhadap hubungan antarpartai dalam pemerintahan.
Hingga proses pemilihan berlangsung, belum ada nama yang dapat dipastikan menjadi pengganti Gibran. Keputusan akhirnya akan ditentukan melalui mekanisme konstitusional yang melibatkan Presiden dan MPR. Masyarakat pun akan terus mengikuti perkembangan berita politik Indonesia terkait proses pergantian kepemimpinan tersebut.
Sumber informasi: BBC News Indonesia, detikJateng, dan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945.
