JAKARTA – Tiga perusahaan teknologi global, Google, Meta, dan TikTok, menyampaikan keberatan terhadap rencana pemerintah Indonesia mengubah aturan hak cipta yang mencakup penggunaan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). Ketiganya menilai sejumlah ketentuan yang sedang dibahas berpotensi menimbulkan persoalan bagi ekosistem internet, distribusi informasi, serta perkembangan industri digital. Perkembangan ini menjadi perhatian dalam pembahasan teknologi digital di Indonesia.
Keberatan tersebut disampaikan dalam sebuah rapat dengar pendapat bersama parlemen Indonesia pada Rabu (11/11/2026). Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah usulan kewajiban bagi platform digital untuk memberikan kompensasi kepada perusahaan media atau penerbit berita ketika menampilkan konten maupun tautan berita mereka. Rencana tersebut merupakan bagian dari pembahasan perubahan regulasi teknologi yang juga mencakup penggunaan AI.
Perwakilan Google Indonesia, Agung Pamungkas, yang menjabat sebagai Government Affairs and Public Policy Manager, menyampaikan bahwa kewajiban pembayaran atas penayangan tautan berita dapat membatasi akses masyarakat terhadap informasi. Menurutnya, keberadaan tautan berita di platform digital justru membantu pengguna menemukan sumber informasi asli dari penerbit. Hal ini berkaitan erat dengan perkembangan ekosistem media digital yang selama ini menghubungkan pembaca dengan berbagai sumber berita.
Sementara itu, Berni Moestafa, Head of Public Policy Meta di Indonesia, menyoroti kemungkinan dampak kebijakan tersebut terhadap perusahaan penerbit berita. Ia menilai kewajiban kompensasi berpotensi mengurangi jumlah kunjungan pembaca ke situs penerbit, sekaligus memengaruhi peluang pendapatan dari iklan maupun layanan berlangganan. Berni juga menegaskan bahwa mengarahkan pengguna menuju artikel melalui tautan berbeda dengan menyalin atau menerbitkan ulang keseluruhan isi artikel. Persoalan ini menjadi bagian penting dalam pembahasan bisnis digital.
Dari pihak TikTok, Noudhy Valdryno selaku Head of Public Policy TikTok Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap ketentuan penggunaan kecerdasan buatan. Ia meminta agar kewajiban pengungkapan penggunaan AI tidak diberlakukan secara menyeluruh terhadap konten yang hanya memanfaatkan teknologi tersebut sebagai alat bantu. Menurut pandangannya, penggunaan AI untuk membantu proses produksi berbeda dengan pembuatan konten secara penuh menggunakan teknologi tersebut. Perdebatan ini memperlihatkan tantangan baru dalam perkembangan kecerdasan buatan.
TikTok juga mendorong pemerintah mempertahankan prinsip safe harbour atau perlindungan hukum tertentu bagi platform digital. Prinsip tersebut dinilai penting karena perusahaan teknologi tidak selalu memiliki kemampuan untuk memastikan secara langsung siapa pemilik hak cipta suatu materi atau apakah penggunaan konten tertentu telah memperoleh lisensi yang sesuai. Isu perlindungan tersebut menjadi semakin relevan seiring meningkatnya penggunaan teknologi AI dalam pembuatan dan penyebaran konten di internet.
Apabila rancangan perubahan undang-undang tersebut disahkan, Indonesia berpotensi menjadi negara pertama di kawasan Asia Tenggara yang secara khusus memasukkan pengaturan kecerdasan buatan ke dalam undang-undang hak cipta. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya menghadapi perkembangan teknologi yang semakin cepat, terutama terkait penggunaan karya manusia sebagai bahan pelatihan model AI. Pembahasan tersebut juga berkaitan dengan masa depan inovasi teknologi dan perlindungan karya kreatif.
Di berbagai negara, persoalan hak cipta dalam pengembangan AI memang menjadi perdebatan antara perusahaan teknologi, penerbit, dan para pemilik karya. Di satu sisi, industri teknologi membutuhkan data untuk mengembangkan sistem kecerdasan buatan. Di sisi lain, pencipta karya menginginkan adanya perlindungan dan penghargaan yang layak atas hasil kreativitas mereka. Indonesia kini menghadapi tantangan serupa dalam merumuskan kebijakan digital yang mampu menyeimbangkan kepentingan seluruh pihak.
Perdebatan antara Google, Meta, TikTok, dan para pembuat kebijakan tersebut menunjukkan bahwa penyusunan aturan hak cipta di era kecerdasan buatan tidak hanya menyangkut kepentingan perusahaan teknologi. Kebijakan yang nantinya diterapkan juga dapat memengaruhi penerbit berita, kreator konten, pelaku industri kreatif, hingga masyarakat sebagai pengguna internet. Karena itu, diperlukan regulasi yang mampu memberikan perlindungan terhadap pemilik karya tanpa menghambat perkembangan industri digital di Indonesia.
Sumber: Reuters, 11 November 2026.
