JAKARTA – Raffi Ahmad akhirnya memberikan tanggapan terbuka setelah perusahaan yang terafiliasi dengannya menjadi sorotan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait pengadaan jasa publikasi pemerintah senilai Rp14,69 miliar. Polemik tersebut mencuat setelah ICW mengungkap adanya delapan paket pengadaan dari dua kementerian yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia.
Dalam pernyataan terbarunya, Raffi tidak hanya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, tetapi juga menegaskan kesiapannya apabila lembaga pemeriksa negara ingin melakukan audit terhadap proyek tersebut. Perkembangan ini menjadi perhatian publik, terutama berkaitan dengan transparansi penggunaan anggaran negara dan tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah.
ICW Ungkap Delapan Paket Pengadaan Senilai Rp14,69 Miliar
Sorotan terhadap Raffi Ahmad bermula dari temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang dipublikasikan pada November 2026. Berdasarkan penelusuran data realisasi pengadaan pada portal Inaproc milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), terdapat delapan paket pengadaan jasa pemengaruh atau influencer yang diberikan kepada PT Rans Animasi Indonesia.
Delapan paket tersebut berasal dari dua instansi pemerintah. Lima paket tercatat berasal dari lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 2024 dengan nilai sekitar Rp3,9 miliar. Sementara itu, tiga paket lainnya berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada periode 2025–2026 dengan nilai sekitar Rp10,79 miliar.
Jika dijumlahkan, keseluruhan nilai pengadaan mencapai Rp14.696.955.002. Temuan inilah yang kemudian memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas belanja pemerintah, transparansi kontrak, serta potensi benturan kepentingan dalam proyek pengadaan pemerintah.
ICW Pertanyakan Transparansi dan Efektivitas Anggaran
ICW tidak hanya menyoroti besarnya nilai kontrak, tetapi juga mempertanyakan urgensi penggunaan jasa influencer oleh kementerian. Menurut organisasi pemantau antikorupsi tersebut, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka manfaat penggunaan jasa pihak eksternal ketika setiap kementerian telah memiliki perangkat komunikasi dan hubungan masyarakat sendiri.
Selain itu, ICW menyoroti spesifikasi sejumlah paket pengadaan yang dinilai mengarah kepada akun media sosial atau kanal tertentu. Kondisi tersebut dinilai berpotensi membatasi persaingan penyedia jasa dalam proses pengadaan.
Persoalan lainnya berkaitan dengan kewajaran harga, metode perhitungan biaya, serta relevansi kegiatan promosi terhadap target program kementerian. ICW kemudian mendesak agar dokumen kontrak, kerangka acuan kerja, harga perkiraan sendiri, bukti pembayaran, dan laporan hasil pekerjaan dibuka kepada publik sebagai bagian dari prinsip transparansi dan pengawasan hukum.
Raffi Ahmad Sampaikan Permohonan Maaf
Setelah polemik berkembang, Raffi Ahmad akhirnya memberikan pernyataan melalui video yang diunggah pada Senin, 16 November 2026. Dalam keterangannya, ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kegaduhan yang muncul akibat persoalan tersebut.
Raffi juga menjelaskan bahwa kerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berlangsung sebelum dirinya dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden. Sementara itu, kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan berlangsung setelah dirinya menduduki jabatan tersebut.
Pernyataan tersebut menjadi bagian penting dari klarifikasi Raffi di tengah sorotan publik mengenai hubungan bisnis dan jabatan publik. Persoalan ini juga berkaitan dengan pentingnya penerapan prinsip pencegahan konflik kepentingan dalam setiap kegiatan yang melibatkan perusahaan dan instansi pemerintah.
Siap Diperiksa Inspektorat, BPKP, hingga BPK
Salah satu poin penting dalam pernyataan Raffi adalah kesediaannya untuk menghadapi pemeriksaan apabila diperlukan oleh lembaga berwenang.
Ia menyatakan terbuka terhadap pemeriksaan oleh inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Apabila ditemukan kekurangan dalam prosedur atau pelaksanaan kerja sama, pihaknya menyatakan siap menindaklanjuti sesuai hasil pemeriksaan.
Sikap tersebut menjadi penting karena polemik ini tidak cukup diselesaikan hanya melalui pernyataan atau klarifikasi perusahaan. Diperlukan pemeriksaan dokumen dan evaluasi menyeluruh untuk memastikan apakah proses pengadaan telah berjalan sesuai ketentuan audit dan pengawasan keuangan negara.
RANS Sebelumnya Sudah Memberikan Penjelasan kepada Publik
Sebelum Raffi menyampaikan pernyataan terbarunya, PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk juga telah memberikan penjelasan mengenai nilai kerja sama dengan instansi pemerintah melalui keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia.
Manajemen perusahaan mengakui nilai kerja sama secara keseluruhan mencapai sekitar Rp14,69 miliar. Namun, perusahaan menjelaskan bahwa nilai tersebut tidak semata-mata merupakan pembayaran untuk unggahan promosi di media sosial.
Menurut penjelasan perusahaan, biaya kerja sama mencakup produksi konten, perjalanan, logistik, kehadiran influencer dalam kegiatan, aktivitas promosi luar jaringan, serta berbagai kebutuhan operasional lainnya.
RANS juga menyampaikan klaim bahwa empat kampanye tersebut menghasilkan lebih dari 150 keluaran pekerjaan dengan total lebih dari 52,6 juta penayangan. Perusahaan menyatakan kerja sama telah dilaksanakan melalui prosedur pengadaan yang berlaku. Keterangan ini merupakan penjelasan dari pihak perusahaan dan tetap perlu dinilai berdasarkan dokumen serta hasil pemeriksaan independen.
Apakah Kasus Ini Sudah Terbukti Melanggar Hukum?
Hingga berita ini disusun pada 18 November 2026, temuan ICW dan polemik pengadaan tersebut belum dapat disamakan dengan kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi.
Besarnya nilai kontrak, adanya kritik terhadap spesifikasi pengadaan, maupun kemungkinan benturan kepentingan merupakan persoalan yang perlu diperiksa lebih lanjut. Penentuan ada atau tidaknya pelanggaran hukum harus didasarkan pada bukti, dokumen pengadaan, hasil audit, dan proses penegakan hukum oleh lembaga yang memiliki kewenangan.
Karena itu, kesediaan Raffi Ahmad untuk menjalani pemeriksaan perlu diikuti dengan keterbukaan dokumen dan pengawasan yang objektif. Publik berhak mengetahui bagaimana anggaran negara digunakan, apakah pekerjaan benar-benar dilaksanakan, serta apakah nilai kontrak sesuai dengan manfaat yang diterima pemerintah.
Perkembangan polemik ini sekaligus menjadi pengingat bahwa setiap penggunaan uang negara harus memenuhi prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap aturan hukum dan pengawasan anggaran.
Sumber: Indonesia Corruption Watch (ICW), data pengadaan pada portal Inaproc/LKPP, keterbukaan informasi PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk kepada Bursa Efek Indonesia, serta pemberitaan Tirto, Katadata, Campaign Indonesia, dan REQnews pada November 2026.

