Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset untuk disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026). Keputusan tersebut menjadi perkembangan penting dalam perjalanan panjang pembentukan regulasi yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi dan pemulihan aset hasil tindak pidana. Berita Nasional.
Rapat paripurna berlangsung di Gedung DPR RI, Jakarta, dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani. Persetujuan diberikan setelah Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan bersama pemerintah. Ketukan palu pimpinan sidang menjadi penanda persetujuan DPR terhadap RUU tersebut untuk menjadi undang-undang. Informasi Nasional.
Keputusan ini sekaligus mengakhiri perjalanan pembahasan yang telah berlangsung selama kurang lebih 18 tahun. Sebelumnya, pada 18 November 2026, Komisi III DPR bersama pemerintah telah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama dan menyepakati agar rancangan tersebut dibawa ke rapat paripurna untuk mendapatkan keputusan akhir. Perkembangan Politik Nasional.
Apa Sebenarnya Tujuan UU Perampasan Aset?
Secara substansi, regulasi ini dirancang untuk memperkuat kemampuan negara dalam mengambil kembali aset yang diduga berasal dari tindak pidana, khususnya korupsi dan kejahatan lain yang menimbulkan kerugian besar. Selama ini, pemulihan kerugian negara maupun masyarakat menjadi salah satu tantangan dalam proses penegakan hukum. Kehadiran aturan baru ini diharapkan dapat memperkuat instrumen hukum untuk menangani persoalan tersebut. Kebijakan Hukum Nasional.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan bahwa pembahasan regulasi tersebut mencakup berbagai jenis tindak pidana, termasuk penipuan dan penggelapan yang menggunakan teknologi informasi serta berdampak luas terhadap masyarakat. Contohnya adalah investasi bodong dan perdagangan saham ilegal yang menyebabkan banyak korban mengalami kerugian finansial. Pemberantasan Tindak Pidana.
Salah satu aspek penting dalam rancangan tersebut adalah mekanisme non-conviction based asset forfeiture, yakni perampasan aset tanpa harus terlebih dahulu didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku. Mekanisme ini menjadi salah satu instrumen yang dibahas untuk mengatasi situasi ketika proses pidana terhadap seseorang tidak dapat dilanjutkan, sementara aset yang berkaitan dengan tindak pidana tetap perlu ditangani melalui prosedur hukum. Pelaksanaannya tetap harus memperhatikan ketentuan pengadilan, prinsip legalitas, dan perlindungan hak pihak yang berkepentingan. Regulasi Perampasan Aset.
Pembahasan Melibatkan Ratusan Masalah dan Aspirasi Publik
Berdasarkan laporan Komisi III DPR RI, Panitia Kerja (Panja) telah membahas 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Rinciannya meliputi 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, serta 18 DIM substansi baru. Hasil pembahasan tersebut turut mengubah jumlah pasal dalam rancangan dari sebelumnya 67 pasal menjadi 74 pasal. Berita Legislasi Nasional.
Proses penyusunan juga melibatkan berbagai kalangan. Dokumen resmi DPR mencatat sedikitnya 87 kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum, disertai kunjungan kerja ke 15 provinsi serta kegiatan anggota DPR di 46 wilayah daerah pemilihan. Masukan berasal dari akademisi, pakar, organisasi masyarakat, kalangan mahasiswa, dan unsur masyarakat lainnya. Aspirasi Masyarakat Nasional.
Pengawasan dan Perlindungan Hak Masyarakat Menjadi Sorotan
Di balik tujuan memperkuat pemberantasan korupsi, penerapan aturan perampasan aset juga membutuhkan pengawasan yang ketat. Dalam pembahasan di Komisi III, sejumlah fraksi menekankan pentingnya perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, pengawasan pengadilan, serta tata kelola lembaga yang bertanggung jawab mengelola aset hasil perampasan. Pengawasan Kebijakan Nasional.
Hal tersebut penting karena tidak semua aset yang berkaitan dengan perkara hukum otomatis dapat dianggap sebagai milik pelaku kejahatan. Ada kemungkinan aset dimiliki atau dikuasai pihak lain yang memperoleh hak secara sah. Oleh sebab itu, mekanisme pembuktian, keberatan, dan perlindungan hukum harus dijalankan secara adil agar kebijakan perampasan aset tidak berubah menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan. Perlindungan Hukum Masyarakat.
Kepastian Berita: Sudah Disetujui DPR, Bagaimana Status Hukumnya?
Berdasarkan pemberitaan ANTARA dan dokumen resmi DPR RI tertanggal 19 November 2026, persetujuan dalam rapat paripurna tersebut benar-benar terjadi. Dengan demikian, informasi bahwa DPR menyetujui RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang bukan sekadar isu atau kabar yang belum terkonfirmasi. Berita Nasional Terbaru.
Namun, masyarakat perlu membedakan antara persetujuan DPR dan mulai berlakunya sebuah undang-undang. Persetujuan dalam rapat paripurna merupakan keputusan legislatif, sedangkan kepastian tanggal mulai berlakunya aturan harus merujuk pada proses pengundangan dan ketentuan penutup dalam naskah resmi. Hingga informasi yang digunakan dalam berita ini dihimpun, nomor undang-undang dan tanggal pengundangannya belum dapat dipastikan. Informasi Hukum Nasional.
Karena itu, keberhasilan regulasi ini nantinya tidak cukup hanya diukur dari pengesahannya. Hal yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah dan aparat penegak hukum menerapkannya secara transparan, profesional, serta tidak mengabaikan hak-hak masyarakat. Publik juga perlu mengawasi agar tujuan utama pemulihan aset dan pemberantasan korupsi benar-benar dapat diwujudkan. Berita Pemberantasan Korupsi.
Sumber Berita dan Referensi
- DPR RI – DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Instrumen Baru Pemulihan Kerugian Negara dan Korban.
- ANTARA News – DPR Setujui Pengesahan RUU Perampasan Aset.
- Dokumen resmi DPR RI – Laporan Komisi III DPR dalam Rapat Paripurna 19 November 2026.

