JEPARA – Kabupaten Jepara berpeluang memiliki fasilitas pelabuhan niaga baru yang diproyeksikan memperkuat konektivitas perdagangan dan industri di wilayah utara Jawa Tengah. Rencana pembangunan Terminal Kembang kini mulai dimatangkan pemerintah daerah bersama sejumlah pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, akademisi, dan pelaku usaha.
Pengembangan infrastruktur daerah tersebut menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan daya saing ekonomi Jepara. Keberadaan terminal pelabuhan baru diharapkan dapat memberikan alternatif jalur distribusi barang, terutama bagi perusahaan industri yang membutuhkan akses pengiriman melalui jalur laut.
Pemerintah Mulai Mematangkan Rencana Pembangunan
Pembahasan rencana pembangunan Pelabuhan Jepara mengemuka dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pembangunan Terminal Kembang yang diselenggarakan di Pendopo Kabupaten Jepara, Rabu (18/11/2026).
Forum tersebut dibuka Bupati Jepara Witiarso Utomo dan dihadiri Wakil Bupati Muhammad Ibnu Hajar, perwakilan Kementerian Perhubungan, Direktur Utama PT Krakatau Bandar Samudera (KBS) Noor Fuad, akademisi Universitas Diponegoro, Bea Cukai, serta sejumlah pelaku industri dan perdagangan.
Pertemuan tersebut bukan sekadar pembahasan wacana pembangunan. Pemerintah Kabupaten Jepara tengah mengumpulkan berbagai masukan dan data untuk melengkapi kajian kelayakan awal atau pra-feasibility study (pra-FS).
Salah satu perhatian utama adalah memastikan ketersediaan pasar yang cukup untuk mendukung aktivitas pelabuhan. Pemerintah membutuhkan data aktual mengenai pergerakan kontainer, baik untuk kegiatan ekspor maupun impor dari berbagai daerah di Jawa Tengah.
Pantai Jelamun dan Mahbang Menjadi Kawasan yang Diproyeksikan
Dalam pemaparan rencana pengembangan, kawasan Pantai Jelamun/Mahbang di Desa Balong, Kecamatan Kembang, diproyeksikan sebagai lokasi pembangunan terminal.
Area inti kepelabuhanan diperkirakan membutuhkan lahan sekitar 10 hektare. Lokasi tersebut direncanakan terintegrasi dengan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Kembang yang memiliki luas sekitar 761,47 hektare dan mencakup wilayah Balong, Tubanan, serta Kaliaman.
Konsep yang dikembangkan adalah Port-Industrial Complex, yakni integrasi antara pelabuhan dan kawasan industri. Dengan konsep tersebut, aktivitas bongkar muat, penyimpanan, serta distribusi barang diharapkan dapat terhubung langsung dengan kebutuhan perusahaan industri.
Apabila rencana ini terealisasi, pengembangan wilayah Jepara berpotensi memberikan dampak lebih luas, tidak hanya bagi sektor perdagangan, tetapi juga investasi, transportasi, pergudangan, dan penyerapan tenaga kerja.
Investasi Diperkirakan Mencapai Rp1,063 Triliun
Salah satu informasi penting yang muncul dalam pemaparan FGD adalah perkiraan kebutuhan investasi pembangunan infrastruktur pelabuhan yang mencapai Rp1,063 triliun.
Investasi tersebut direncanakan dilaksanakan melalui tiga tahapan pembangunan. Sementara itu, nilai keseluruhan portofolio pelabuhan dan kawasan industri dalam pemaparan disebut mencapai Rp145,241 triliun.
Angka tersebut perlu dipahami secara proporsional. Nilai Rp1,063 triliun merupakan estimasi investasi infrastruktur pelabuhan, sedangkan Rp145,241 triliun merupakan nilai portofolio pengembangan pelabuhan dan industri, bukan dana pembangunan pelabuhan yang telah tersedia.
Dengan demikian, angka investasi tersebut masih merupakan bagian dari perencanaan dan belum dapat dianggap sebagai realisasi anggaran atau investasi yang sudah dicairkan.
Mengapa Jepara Membutuhkan Pelabuhan Baru?
Selama ini, aktivitas pengiriman barang melalui jalur laut di Jawa Tengah banyak bertumpu pada Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.
Dalam pembahasan FGD, Bupati Jepara Witiarso Utomo menyoroti peluang pengembangan layanan logistik alternatif di wilayah utara Jawa Tengah. Kebutuhan tersebut berkaitan dengan aktivitas perdagangan, potensi industri, serta tantangan distribusi barang.
Pemerintah daerah juga meminta data pergerakan kontainer dari berbagai perusahaan untuk mengetahui besarnya potensi pasar yang dapat dilayani Terminal Kembang.
Berdasarkan keterangan Bupati dalam pemberitaan resmi Pemerintah Kabupaten Jepara, Pelabuhan Tanjung Emas melayani sekitar 1,1 juta TEUs kontainer per tahun, sedangkan potensi arus kontainer Jawa Tengah diperkirakan mencapai 2 juta TEUs per tahun.
Data tersebut menjadi salah satu dasar untuk mengukur peluang pasar. Namun, besarnya potensi kontainer belum otomatis menjamin bahwa seluruh volume tersebut dapat dialihkan ke pelabuhan baru di Jepara.
Kedalaman Laut dan Lingkungan Menjadi Faktor Penentu
Selain potensi ekonomi, pembangunan terminal pelabuhan membutuhkan kajian teknis yang tidak sederhana.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah kedalaman perairan. Bupati Jepara menyebut kedalaman sekitar 12 meter sebagai kebutuhan penting agar pelabuhan berpotensi melayani kapal berukuran besar, termasuk kapal berkapasitas hingga 8.000 TEUs.
Kawasan sekitar PLTU Tanjung Jati B disebut memiliki potensi kedalaman perairan sekitar 15 meter. Meski demikian, kondisi tersebut masih membutuhkan penelitian teknis lebih lanjut untuk memastikan kesesuaian lokasi dengan kebutuhan operasional pelabuhan.
Persoalan lain yang tidak boleh diabaikan adalah dampak lingkungan pesisir. Kajian mengenai abrasi, kebutuhan pemecah gelombang, dampak sosial, serta kelestarian ekosistem laut perlu menjadi bagian penting sebelum pembangunan dilakukan.
Hal ini penting agar pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kepentingan masyarakat sekitar.
PT Krakatau Bandar Samudera Masuk dalam Penjajakan Pengelolaan
Dalam perkembangan pembahasan tersebut, PT Krakatau Bandar Samudera (KBS) disebut telah menyatakan kesediaannya menjadi calon pemegang konsesi pengelolaan pelabuhan di Jepara.
Keterlibatan perusahaan yang memiliki pengalaman dalam pengelolaan fasilitas kepelabuhanan tersebut diharapkan dapat membantu persiapan proyek, terutama dalam aspek pengelolaan dan operasional terminal.
Namun, status calon pemegang konsesi tidak sama dengan penetapan akhir sebagai operator pelabuhan. Proses dan persyaratan kerja sama tetap harus mengikuti ketentuan yang berlaku.
Kapan Pelabuhan Kembang Mulai Dibangun?
Pertanyaan mengenai waktu pembangunan menjadi salah satu hal yang paling menarik perhatian masyarakat.
Dalam pemberitaan HaloJepara dan Radar Kudus pada 18–19 November 2026, pembangunan fisik Terminal Kembang diproyeksikan mulai pada 2030 dan operasional penuh ditargetkan pada 2032.
Meski demikian, jadwal tersebut masih merupakan target perencanaan, bukan kepastian bahwa pembangunan akan dimulai tepat pada tahun tersebut.
Pemerintah Kabupaten Jepara masih perlu memastikan kesiapan dokumen perencanaan, kelayakan ekonomi, kebutuhan pasar, aspek teknis, perizinan, pembiayaan, serta persyaratan lingkungan.
Terdapat pula perbedaan informasi mengenai tahapan kajian. Pemberitaan resmi Pemkab Jepara pada 18 November 2026 menyebut penyusunan pra-FS sedang dilengkapi dan diharapkan berlanjut menuju FS pada 2027. Sementara itu, pemberitaan lain mengutip paparan akademisi yang menyebut kajian FS telah disusun pada 2025. Perbedaan ini perlu diklarifikasi melalui dokumen resmi proyek.
Menunggu Realisasi, Bukan Sekadar Rencana
Rencana pembangunan Terminal Kembang berpotensi menjadi salah satu proyek infrastruktur penting bagi masa depan Kabupaten Jepara.
Jika dapat direalisasikan dengan perencanaan matang, keberadaan pelabuhan baru berpeluang memperkuat hubungan antara kawasan industri, perdagangan, dan jaringan distribusi di Jawa Tengah.
Namun, masyarakat tentu perlu mendapatkan informasi yang transparan mengenai perkembangan proyek, mulai dari kepastian lokasi, pembiayaan, investor, perizinan, hingga jadwal pembangunan.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya nilai investasi atau megahnya fasilitas pelabuhan. Manfaat nyata bagi masyarakat, terbukanya lapangan pekerjaan, meningkatnya aktivitas ekonomi lokal, dan terjaganya lingkungan pesisir harus menjadi bagian dari keberhasilan proyek tersebut.
Untuk saat ini, Terminal Kembang masih berada dalam tahapan pematangan dan perencanaan. Target pembangunan pada 2030 menjadi proyeksi yang perlu terus dikawal perkembangannya.

