JEPARA – Pemerintah Kabupaten Jepara mulai mematangkan rencana pengembangan Karimunjawa sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Berkelanjutan. Usulan tersebut diharapkan menjadi salah satu langkah strategis untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, menarik investasi, serta meningkatkan daya saing sektor pariwisata dan ekonomi daerah.
Rencana ini mencuat setelah Pemerintah Kabupaten Jepara menggelar rapat koordinasi pembangunan KEK Pariwisata Berkelanjutan di Kecamatan Karimunjawa pada Kamis (19/11/2026). Pertemuan tersebut dipimpin langsung Bupati Jepara, Witiarso Utomo, dengan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah, pemerintah desa, asosiasi pariwisata, serta pelaku usaha setempat.
Dalam pembahasan tersebut, pemerintah daerah berupaya menghimpun berbagai masukan dari masyarakat dan pelaku industri wisata. Sejumlah pihak yang dilibatkan meliputi biro perjalanan, pengelola hotel, penyedia transportasi, hingga perwakilan paguyuban yang selama ini terlibat dalam aktivitas ekonomi pariwisata Karimunjawa.
Bupati Jepara Witiarso Utomo menyampaikan bahwa gagasan pengembangan KEK tersebut merupakan tindak lanjut atas saran DPR RI agar pembangunan Karimunjawa mendapat perhatian lebih besar dari pemerintah pusat. Menurutnya, potensi pariwisata kawasan kepulauan tersebut perlu didukung pembangunan infrastruktur yang lebih memadai.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian pemerintah daerah adalah belum sebandingnya dukungan anggaran pembangunan infrastruktur dengan kebutuhan yang telah diajukan. Melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD), Pemkab Jepara pada 2025 mengusulkan anggaran sebesar Rp50 miliar, tetapi realisasinya hanya Rp8 miliar.
Kondisi serupa terjadi pada 2026. Dari usulan anggaran sebesar Rp55 miliar, dana yang dikucurkan hanya sekitar Rp700 juta. Kesenjangan tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah daerah mencari alternatif kebijakan untuk mempercepat pembangunan dan memperkuat investasi ekonomi daerah.
Belum Resmi Menjadi KEK, Tahapan Masih Panjang
Meski rencana tersebut mendapat respons positif dari sejumlah pemangku kepentingan, masyarakat perlu memahami bahwa status Karimunjawa saat ini belum menjadi Kawasan Ekonomi Khusus. Pemerintah daerah masih berada pada tahap sosialisasi dan penjajakan terhadap berbagai pihak yang berkepentingan.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jepara, Rini Padmini, menjelaskan bahwa proses pembentukan KEK masih membutuhkan tahapan panjang, termasuk sosialisasi kepada asosiasi dan pelaku usaha pariwisata.
Artinya, belum ada kepastian bahwa Karimunjawa akan segera memperoleh status KEK. Masih diperlukan proses kajian, persiapan dokumen, serta tahapan administratif dan persetujuan sesuai ketentuan pembentukan KEK. Kepastian tersebut penting agar informasi mengenai rencana pengembangan ekonomi Karimunjawa tidak dipahami sebagai keputusan pemerintah yang sudah final.
Kunjungan Wisatawan Menjadi Modal Pengembangan
Potensi Karimunjawa menjadi salah satu pertimbangan utama dalam rencana tersebut. Berdasarkan keterangan Bupati Jepara, jumlah kunjungan wisatawan ke Karimunjawa hingga Oktober 2026 telah mencapai sekitar 134.000 orang.
Angka tersebut menunjukkan bahwa Karimunjawa memiliki daya tarik yang cukup kuat sebagai destinasi wisata unggulan Jawa Tengah. Namun, peningkatan jumlah pengunjung perlu diimbangi dengan ketersediaan fasilitas, akses transportasi, infrastruktur jalan, serta tata kelola kawasan wisata yang lebih baik.
Jika rencana KEK nantinya dapat direalisasikan, peluang pengembangan usaha masyarakat diperkirakan semakin terbuka. Mulai dari penginapan, kuliner, transportasi laut, jasa perjalanan wisata, hingga produk UMKM lokal berpotensi memperoleh manfaat dari peningkatan aktivitas ekonomi dan investasi.
Belajar dari Pengelolaan Pariwisata Seychelles
Selain membahas rencana KEK, Pemkab Jepara juga menjajaki peluang kerja sama dengan Kedutaan Besar Seychelles. Negara kepulauan di Benua Afrika tersebut dinilai memiliki karakteristik alam yang dapat menjadi referensi bagi pengembangan pariwisata Karimunjawa.
Kerja sama yang direncanakan terutama diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, kesadaran menjaga lingkungan, serta pengelolaan potensi wisata secara berkelanjutan.
Pendekatan tersebut dinilai penting karena pengembangan destinasi wisata tidak cukup hanya mengandalkan keindahan alam. Keterlibatan masyarakat, kualitas pelayanan, perlindungan ekosistem laut, dan pengelolaan kawasan menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan pertumbuhan ekonomi pariwisata.
Menunggu Kepastian dan Langkah Pemerintah Selanjutnya
Rencana pengembangan KEK Karimunjawa kini menjadi salah satu agenda penting pembangunan daerah yang patut dicermati. Namun, realisasinya masih bergantung pada hasil kajian, kesiapan kawasan, dukungan pemerintah pusat, serta pemenuhan seluruh persyaratan pembentukan KEK.
Pemerintah daerah diharapkan dapat memastikan bahwa setiap tahapan berjalan secara transparan dan melibatkan masyarakat setempat. Jangan sampai pengembangan pariwisata hanya berorientasi pada peningkatan investasi, tetapi mengabaikan kepentingan warga dan kelestarian lingkungan.
Pada akhirnya, keberhasilan pengembangan Karimunjawa tidak hanya diukur dari bertambahnya jumlah wisatawan atau masuknya investor. Manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat lokal serta terjaganya kekayaan alam kepulauan tersebut juga harus menjadi bagian utama dari pembangunan.
Dengan demikian, rencana KEK Pariwisata Karimunjawa merupakan usulan pengembangan yang sedang diproses, bukan penetapan kawasan yang sudah resmi berlaku. Masyarakat masih perlu menunggu perkembangan kajian dan keputusan pemerintah pada tahapan berikutnya.

