JEPARA, BeritaJepara.com – Dugaan penguasaan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan nomor identifikasi pribadi (PIN) milik nasabah PT BPR Nusumma Jateng Cabang Jepara menjadi perhatian setelah seorang nasabah mengadukan persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum. Kasus ini memunculkan pertanyaan mengenai perlindungan konsumen, keamanan transaksi perbankan, serta transparansi hubungan antara lembaga keuangan dan nasabah.
Persoalan tersebut mencuat setelah Koalisi Ajicakra Indonesia memberikan pendampingan hukum kepada seorang nasabah berinisial H. Imam Prayitno (50). Berdasarkan informasi yang diberitakan sejumlah media pada 18 November 2026, nasabah tersebut mengaku mengalami persoalan dalam proses pelunasan kredit sekaligus mempersoalkan dugaan penguasaan instrumen transaksi perbankan miliknya. Informasi ini menjadi perhatian dalam ranah hukum dan perlindungan nasabah.
Berawal dari Persoalan Pelunasan Kredit
Berdasarkan keterangan yang disampaikan Imam kepada media, dirinya pernah mengajukan pinjaman sebesar Rp135 juta kepada BPR Nusumma Jateng Cabang Jepara pada 2 Mei 2025. Kredit tersebut memiliki jangka waktu pembayaran selama 10 tahun dengan angsuran bulanan sebesar Rp3.285.000.
Imam mengaku telah membayar angsuran sebanyak 17 kali tanpa mengalami keterlambatan. Pembayaran dilakukan melalui mekanisme pendebetan rekening Bank Jateng miliknya setiap bulan.
Persoalan mulai muncul ketika dirinya bermaksud melakukan pelunasan kredit lebih awal. Menurut pengakuannya, pada 28 September 2026, ia menerima perhitungan kewajiban pelunasan sebesar Rp328.101.252 setelah memperhitungkan sejumlah komponen tagihan dan pengurangan saldo tabungan.
Angka tersebut terdiri atas sisa pokok pinjaman Rp117 juta, bunga Rp224,64 juta, denda Rp191.252, serta pengurangan saldo tabungan sebesar Rp13,73 juta.
Imam mempertanyakan dasar perhitungan tersebut karena menilai nominal pelunasan yang disampaikan tidak sesuai dengan pemahamannya mengenai kewajiban kredit yang telah berjalan.
Dugaan Penguasaan Kartu ATM dan PIN Menjadi Sorotan
Selain persoalan perhitungan pelunasan kredit, perhatian juga tertuju pada dugaan penguasaan buku tabungan, kartu ATM, dan PIN nasabah oleh pihak BPR.
Subkhan, anggota tim advokasi Ajicakra Indonesia, menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima kuasa dari nasabah pada 12 November 2026 untuk memberikan pendampingan hukum.
Menurut Subkhan, persoalan yang diadukan tidak hanya menyangkut dugaan penipuan atau penggelapan, tetapi juga dugaan penguasaan kartu ATM dan PIN serta kemungkinan akses tanpa hak terhadap sistem elektronik.
Pihak advokasi menilai persoalan tersebut perlu ditelusuri secara menyeluruh, terutama mengenai dasar penguasaan kartu ATM dan PIN, persetujuan nasabah, serta kemungkinan adanya transaksi yang tidak diketahui atau tidak disetujui pemilik rekening.
Namun, hingga saat ini, informasi mengenai penguasaan ATM dan PIN tersebut masih bersumber dari keterangan pihak pelapor dan tim advokasi. Belum terdapat kesimpulan resmi dari aparat penegak hukum yang membuktikan adanya penyalahgunaan rekening maupun tindak pidana oleh pihak tertentu.
Laporan Telah Diterima Satreskrim Polres Jepara
Berdasarkan informasi yang dipublikasikan Portal Muria pada 18 November 2026, laporan dugaan tindak pidana tersebut telah diterima Satreskrim Polres Jepara pada Jumat, 30 Oktober 2026.
Tim advokasi juga menyampaikan bahwa pelapor telah dipanggil untuk memberikan keterangan di Unit III Satreskrim Polres Jepara pada Selasa, 17 November 2026.
Pemanggilan tersebut menjadi bagian dari proses pengumpulan keterangan untuk mendalami persoalan yang dilaporkan.
Meski demikian, masyarakat perlu memahami bahwa diterimanya laporan polisi maupun pemanggilan pelapor belum dapat diartikan sebagai bukti bahwa tindak pidana telah terjadi. Penentuan unsur pidana dan pihak yang bertanggung jawab sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti.
Perlindungan PIN Nasabah Perlu Menjadi Perhatian
Dalam aktivitas perbankan, kartu ATM dan PIN merupakan bagian penting dari sistem keamanan transaksi. PIN berfungsi sebagai informasi autentikasi yang harus dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rekening.
Oleh karena itu, dugaan penguasaan PIN nasabah oleh pihak lain perlu mendapatkan penjelasan yang transparan, termasuk apakah terdapat persetujuan nasabah, bagaimana mekanisme pengelolaannya, dan apakah praktik tersebut sesuai dengan ketentuan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.
Ketentuan mengenai pelindungan konsumen sektor jasa keuangan juga diatur dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023. Aturan tersebut menjadi salah satu rujukan penting dalam menilai kewajiban pelaku usaha jasa keuangan untuk memberikan perlindungan kepada konsumennya.
Meski demikian, penilaian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran harus didasarkan pada dokumen, fakta transaksi, perjanjian, serta pemeriksaan lembaga yang berwenang.
OJK Diharapkan Turut Memperhatikan Persoalan Ini
Kasus yang melibatkan nasabah BPR Nusumma Jepara tersebut juga memunculkan harapan agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat memberikan perhatian terhadap aspek perlindungan konsumen.
Hal-hal yang perlu mendapatkan kejelasan meliputi mekanisme penguasaan kartu ATM dan PIN, transparansi perhitungan pelunasan kredit, riwayat transaksi rekening, serta kesesuaian isi perjanjian kredit dengan ketentuan yang berlaku.
Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, penanganannya perlu dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan pemeriksaan sesuai kewenangan OJK maupun aparat penegak hukum.
Nasabah yang merasa dirugikan juga dapat menggunakan saluran pengaduan resmi bank maupun layanan pengaduan konsumen OJK untuk meminta penjelasan dan penyelesaian sesuai prosedur.
Menunggu Klarifikasi Pihak BPR Nusumma
Hingga informasi ini disusun berdasarkan pemberitaan yang tersedia pada 18–19 November 2026, belum ditemukan klarifikasi resmi dari manajemen BPR Nusumma Jateng Cabang Jepara mengenai dugaan penguasaan kartu ATM dan PIN tersebut.
Keterangan dari pihak bank sangat diperlukan untuk memperoleh gambaran yang berimbang, termasuk penjelasan mengenai kebijakan pengelolaan kartu ATM, mekanisme pengamanan PIN, dasar perhitungan pelunasan kredit, serta isi perjanjian yang dipersoalkan nasabah.
BeritaJepara.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak BPR Nusumma Jateng Cabang Jepara maupun pihak-pihak terkait agar informasi yang berkembang di masyarakat dapat diuji berdasarkan fakta dari seluruh pihak.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan hanya menyangkut hubungan antara satu nasabah dengan lembaga keuangan, tetapi juga menyentuh pentingnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.
Publik kini menunggu hasil penelusuran aparat penegak hukum untuk mengetahui duduk perkara sebenarnya. Semua pihak harus diberikan kesempatan menyampaikan keterangan, sementara dugaan yang muncul tetap harus ditempatkan sebagai dugaan sampai terdapat pembuktian sesuai hukum yang berlaku.
Sumber informasi: Pemberitaan Portal Muria tanggal 18 November 2026, keterangan tim advokasi Ajicakra Indonesia sebagaimana dikutip dalam pemberitaan tersebut, serta pemberitaan terkait dari You Tell News tanggal 18 November 2026 dan ID Realita tanggal 19 November 2026.
Catatan redaksi: Artikel ini disusun berdasarkan informasi dan keterangan yang dipublikasikan sejumlah media. Redaksi belum melakukan verifikasi independen terhadap seluruh dokumen dan tuduhan yang disampaikan. Pihak BPR Nusumma Jateng Cabang Jepara diberikan kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab. Seluruh dugaan belum dapat dinyatakan sebagai fakta hukum sebelum dibuktikan melalui proses yang berwenang.

